Jakarta, FAKTIVA.TV — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan fasilitas di seluruh Indonesia. Hingga akhir Oktober 2025, jumlah dapur penyedia MBG baru mencapai 10.900 unit, atau belum genap separuh dari kebutuhan nasional sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol Sony Sonjaya, usai melakukan peninjauan ke beberapa dapur MBG di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (26/10/2025).
“Secara nasional dari kebutuhan sekitar 30.000 SPPG, baru sekitar 10.900 yang aktif beroperasi,” ujar Sony.
Malang Jadi Proyek Percontohan Ekspansi Dapur Gizi
Di Kota Malang, ketersediaan dapur MBG masih jauh dari ideal. Dari kebutuhan 83 dapur, baru 25 unit yang berjalan. Sony menegaskan, peningkatan jumlah dapur harus dibarengi dengan kesiapan pasokan bahan pangan lokal agar operasionalnya berkelanjutan.
“Kalau jumlah SPPG di Malang bertambah menjadi 83, kebutuhan sayur, ikan, dan bahan pangan lain juga harus dipastikan cukup. Ini harus dirancang sejak awal,” jelasnya.
Menurut Sony, penguatan ekosistem gizi lokal adalah kunci. Ia menilai tantangan program MBG bukan hanya soal membangun dapur, tapi memastikan seluruh sistem — mulai dari petani, pemasok, hingga pengelola — bekerja secara terintegrasi.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Penentu
Sony juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjamin rantai pasok pangan yang berkelanjutan. Ia bahkan memperkenalkan istilah “MBG-preneur” sebagai konsep pemberdayaan ekonomi lokal di sekitar dapur gizi.
“Istilah MBG-preneur menarik, tapi jangan berhenti di konsep dapur saja. Ini harus menjadi gerakan ekonomi lokal yang berdaya saing,” katanya.
Ia mengingatkan agar dana dari pemerintah pusat tidak bocor keluar daerah akibat ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
“Kalau menunya telur tapi beli dari luar daerah, uangnya juga keluar. Idealnya Malang bisa mandiri memenuhi kebutuhan sayur, telur, dan buah dari petani sendiri. Inilah makna kemandirian pangan,” tegas Sony.
Bappenas: MBG Jadi Program Strategis Nasional
Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu agenda strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.
“Kami memastikan perencanaannya matang dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Ini bagian dari pembangunan ekosistem gizi nasional,” ujar Rachmat.
Ia menilai, kota Malang berpotensi menjadi model implementasi MBG nasional karena memiliki sistem rantai pasok yang bisa dikembangkan dari hulu hingga ke penerima manfaat.
“Hasil peninjauan hari ini menjadi langkah penting untuk memastikan Malang bisa menjadi contoh sukses penerapan MBG yang berkelanjutan,” tutupnya.
