Jakarta, FAKTIVA.TV – Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar dana hasil korupsi kelapa sawit yang dikembalikan ke negara senilai Rp13 triliun dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara langsung.
Presiden menekankan, uang tersebut jangan hanya menjadi angka di kas negara, tetapi harus dikonversi menjadi manfaat nyata bagi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Prabowo memerintahkan agar sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mendorong riset, dan memperluas beasiswa bagi pelajar Indonesia.
“Dana ini bisa menjadi investasi untuk masa depan anak-anak bangsa,” ujar Prabowo dalam arahannya di hadapan jajaran menteri.
Pada 2025, jumlah penerima beasiswa LPDP memang berkurang hampir separuh dari tahun sebelumnya. Prabowo menilai, tambahan dana ini dapat menghidupkan kembali semangat pemerataan akses pendidikan tinggi.
Sebelum sidang digelar, Prabowo turut hadir dalam penyerahan simbolis dana Rp13 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan. Dana tersebut berasal dari hasil eksekusi kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) yang menjerat tiga perusahaan besar: PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Nagamas Palmoil Lestari.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, dari total Rp17,7 triliun yang seharusnya diserahkan, baru Rp13,225 triliun yang berhasil dieksekusi. Sisanya masih dalam proses penundaan pembayaran oleh dua perusahaan lainnya.
Lebih jauh, Presiden juga mengusulkan agar dana itu digunakan untuk memperbaiki 8.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai menjadi pondasi penting bagi lahirnya generasi unggul.
“Dengan dana ini, kita bisa memperbaiki ribuan sekolah dan membangun ratusan kampung nelayan,” kata Prabowo.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga mutu hasil laut. Target pemerintah, hingga akhir 2026 akan berdiri 1.100 desa nelayan dengan anggaran rata-rata Rp22 miliar per desa.
Selain soal pembangunan fisik, Prabowo menyoroti kebutuhan dasar di dunia pendidikan yang kerap luput dari perhatian: ketersediaan buku tulis untuk siswa. Ia meminta Menkeu dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan buku gratis agar siswa tak perlu berhemat kertas saat belajar menulis.
“Saya temukan anak-anak menulis sangat kecil karena takut kehabisan kertas. Kita harus bantu mereka,” ungkap Prabowo.
Ia juga meminta agar pelajaran menulis di sekolah kembali diperkuat dengan penekanan pada tulisan besar agar siswa tidak mengalami gangguan penglihatan di kemudian hari.
Arah kebijakan tersebut mencerminkan pola kepemimpinan Prabowo yang menitikberatkan pada pemanfaatan langsung aset negara untuk kepentingan masyarakat — bukan sekadar pemulihan keuangan, tetapi juga penguatan sektor pendidikan dan ekonomi rakyat kecil.
