Jakarta, FAKTIVA.TV – Program layanan haji kini berada di bawah sorotan tajam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, perputaran dana jumbo hingga Rp20 triliun untuk memberangkatkan lebih dari 221 ribu jemaah tahun 2026 dinilai menyimpan banyak titik rawan korupsi.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan perlunya transparansi menyeluruh dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama yang terkait langsung dengan kebutuhan jemaah.
“Seluruh proses lelang dan pengadaan semestinya terbuka untuk publik. Ini bukan hanya soal prosedur, tapi soal menjaga kepercayaan umat,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Sabtu (4/10/2025).
Isu yang disorot tak hanya menyangkut pengadaan teknis seperti katering, transportasi, hingga asuransi, tetapi juga dugaan praktik “jatah-jatahan kuota” yang melibatkan gratifikasi dan suap.
Potensi Penyimpangan Dibeberkan Terbuka
Dalam audiensi tersebut, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf secara terbuka memaparkan berbagai potensi pelanggaran dalam skema PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), seperti markup harga gelang identitas, gratifikasi pemesanan hotel, hingga asuransi jemaah yang nilainya tak sesuai aktuaria.
Irfan juga menyampaikan niat serius untuk menggandeng KPK sebagai mitra pengawasan dan pembenahan. Ia bahkan meminta KPK turut melakukan penelusuran latar belakang sejumlah pejabat yang dimutasi dari Kementerian Agama ke kementeriannya, demi memastikan proses bersih sejak awal.
“Kami tidak ingin sistem yang dibangun Presiden ternoda oleh kesalahan lama. Kami siap diawasi KPK secara menyeluruh,” tegas Irfan.
Wakil Ketua KPK: Kuota Lebih Rawan dari Uang
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto memberi peringatan keras. Menurutnya, bahaya utama dalam layanan haji bukan hanya potensi kerugian negara, tetapi budaya suap yang menyangkut kuota haji.
“Jangan salah, justru persoalan kuota jauh lebih rawan. Semua orang ingin berangkat haji, dan di sinilah godaan terbesar terjadi,” ucap Fitroh.
Ia juga menekankan pentingnya pencatatan lengkap seluruh proses agar tidak ada celah penyelewengan yang luput dari audit atau pengawasan publik.
Menuju Layanan Haji yang Bersih dan Profesional
Dalam pertemuan itu, KPK menyambut baik komitmen Kementerian Haji dan Umrah dan siap memberi dukungan teknis, termasuk berbagi hasil kajian pelaksanaan haji sebelumnya dan penguatan integritas petugas haji.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Irfan Yusuf, layanan haji Indonesia bisa mengalami transformasi besar.
“Kami optimistis, Gus Irfan punya komitmen kuat membenahi sektor ini secara menyeluruh dan manusiawi,” tutup Setyo.
