Jakarta, FAKTIVA.TV — Di tengah meningkatnya sorotan publik dan desakan berbagai pihak untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan sikap tegas: program ini tidak perlu dihentikan.
“Enggak usah dihentikan, kita lihat ini program bagus kok. Masalahnya cuma di pelaksanaannya saja,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Ia mengibaratkan harapan publik terhadap program MBG seperti ingin “menggigit cabai dan langsung merasakan pedasnya”. Menurutnya, hasil program besar seperti MBG tidak bisa didapat secara instan.
Luhut mengakui adanya sejumlah masalah dalam implementasi program MBG, termasuk insiden keracunan makanan yang telah menimpa ribuan anak di berbagai daerah. Namun, ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam. “Kita prihatin, tentu. Tapi sekarang proses perbaikannya sedang berjalan. Jangan terus pesimis,” tambahnya.
Desakan Moratorium dari Akademisi dan LSM
Berbeda dengan Luhut, sejumlah kalangan menyerukan agar program MBG dihentikan sementara guna dilakukan evaluasi menyeluruh. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, peneliti dari Monash University, Grace Wangge, menyebut bahwa pemerintah sudah terlalu lama menunda evaluasi serius terhadap program ini.
“Sudah sembilan bulan berjalan, dan kasus keracunan terus berulang. Kepercayaan publik mulai runtuh,” ungkap Grace. Ia meminta pemerintah untuk melakukan moratorium MBG dan menyusun ulang sistem pelaksanaannya agar lebih akuntabel dan transparan.
Dukungan atas desakan itu datang dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Melalui forum yang sama, mereka meminta Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan rekomendasi penghentian program MBG langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Tolong sampaikan kepada Presiden, kami minta program ini dihentikan sementara. Ini soal keselamatan anak-anak,” ujar Ari Hadianto, Koordinator Program dan Advokasi JPPI.
Evaluasi atau Jalan Terus?
Ketegangan antara keinginan publik untuk evaluasi dan sikap pemerintah yang ingin terus melanjutkan program MBG menggambarkan tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan publik berskala nasional. Di satu sisi, ada urgensi untuk memberikan asupan gizi bagi anak-anak; di sisi lain, masalah implementasi yang belum tuntas menimbulkan kekhawatiran massal.
