Jakarta, FAKTIVA.TV – PDI Perjuangan menegaskan tidak akan gegabah dalam menyikapi kontroversi yang melibatkan dua kadernya, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Keduanya menuai kritik lantaran pernyataan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta publik memahami bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme dan kedaulatan sendiri dalam mengambil keputusan. Karena itu, ia berharap masyarakat memberi waktu bagi PDIP untuk memproses persoalan ini secara internal.
“Berilah kesempatan kepada DPP Partai. Kami memiliki otonomi untuk menindaklanjuti masalah ini sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Etika Politik Jadi Peringatan
Said menilai, kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua anggota DPR, bukan hanya bagi kader PDIP. Menurutnya, seorang wakil rakyat dituntut berhati-hati dalam memilih kata-kata agar pernyataan yang disampaikan tidak melukai hati publik.
“Ini menjadi pengingat bersama bahwa setiap frasa yang keluar dari mulut anggota dewan harus mengandung empati dan simpati, bukan justru menimbulkan kekecewaan masyarakat,” tegasnya.
Menyesuaikan dengan Arahan Presiden
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa arah PDIP dalam menyikapi kasus etik ini juga merujuk pada sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menekankan pentingnya disiplin dan kepekaan politik. Namun, ia menegaskan Prabowo tidak pernah menyebut nama kader secara spesifik untuk ditindak.
“Presiden berbicara soal disiplin, kunjungan ke luar negeri, serta kepekaan politik. Beliau tidak menunjuk individu tertentu. Jadi setiap partai memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan etikanya sendiri,” jelas Said.
Langkah Tegas Partai Lain
Sementara itu, sejumlah partai lain sudah lebih dulu menjatuhkan sanksi keras kepada kadernya yang dianggap bersalah. PAN menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio, NasDem mencabut keanggotaan Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, sementara Golkar mengambil langkah serupa terhadap Adies Kadir.
Sanksi itu dijatuhkan setelah Presiden Prabowo menerima laporan resmi dari para ketua umum partai politik, yang menindaklanjuti sorotan publik atas sikap anggota dewan terkait tunjangan dan pernyataan kontroversial.
PDIP Akan Proses dengan Cermat
Berbeda dengan partai-partai lain, PDIP memilih tidak terburu-buru. Said menegaskan bahwa partainya tetap akan mengambil langkah tegas, namun semua keputusan harus melalui prosedur internal dan berlandaskan asas kedaulatan partai.
