FAKTIVA.TV – Pemerintah tengah menyiapkan strategi baru untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah meningkatnya beban biaya layanan kesehatan. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan secara bertahap mulai 2026 mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus pemerintah bukan hanya soal kenaikan iuran, tetapi juga bagaimana memastikan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari kalangan masyarakat miskin dan rentan tetap terlindungi. “Kami ingin memastikan keberlanjutan JKN berjalan adil. Negara hadir untuk menanggung iuran kelompok rentan melalui subsidi APBN,” ujar Sri Mulyani, Kamis (21/8).
Menurutnya, pemerintah akan menyeimbangkan beban pembiayaan antara peserta mandiri, peserta pekerja, serta PBI agar tidak terjadi ketimpangan. Saat ini, sebagian beban iuran mandiri masih disubsidi pemerintah, sehingga alokasi APBN perlu diperkuat.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan JKN, terutama banyaknya peserta nonaktif dan tingginya tunggakan iuran. Fenomena ini semakin diperparah oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, termasuk potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dapat mengurangi jumlah peserta aktif.
“Masalah peserta nonaktif dan rendahnya kepatuhan membayar menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan JKN. Karena itu, perbaikan sistem kepesertaan dan penagihan iuran harus diperkuat,” jelasnya.
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menyebut penyesuaian iuran akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara sekaligus daya beli masyarakat. Skema bertahap dipilih untuk meminimalisir gejolak sosial.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan bahwa kesehatan Dana Jaminan Nasional Kesehatan hingga akhir 2025 masih dalam kondisi terkendali. Namun, risiko penurunan tetap ada jika tantangan kepesertaan dan kepatuhan iuran tidak segera diatasi.
