Japara, FAKTIVA.TV — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah terus menunjukkan progres signifikan. Hingga 29 Juli 2025, tercatat sebanyak 335 unit SPPG aktif beroperasi, menjangkau 953.912 penerima manfaat atau setara dengan 9,8% dari total potensi sasaran sebesar 9 juta jiwa di provinsi tersebut.
Beberapa daerah dengan jumlah dapur SPPG terbanyak meliputi Banyumas (32 unit), Blora (21 unit), dan Cilacap (16 unit). Namun demikian, sejumlah wilayah seperti Jepara, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih menunjukkan angka capaian yang rendah dan menjadi fokus prioritas intervensi Satgas MBG dalam waktu dekat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah menyiapkan dukungan nyata untuk memperluas jangkauan program ini. Sebanyak 26 aset milik Pemprov dengan total luas hampir 280.000 meter persegi disiapkan untuk dimanfaatkan sebagai titik operasional SPPG. Aset-aset ini nantinya akan dikelola secara kolaboratif bersama instansi vertikal seperti POLRI dan TNI, guna memperkuat sinergi pelaksanaan program MBG di lapangan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa SPPG MBG bukan sekadar program penyediaan makanan sehat untuk masyarakat. Ia menekankan bahwa di balik “dapur ngebul” tersebut, terkandung filosofi mendalam tentang perubahan perilaku hidup bersih, edukasi gizi untuk anak-anak, serta perputaran roda ekonomi lokal.
“SPPG bukan hanya soal membagikan makanan. Ini soal membangun peradaban. Di situ ada kebiasaan hidup sehat yang ditanamkan, ada pemberdayaan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur, perputaran modal, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Program ini memiliki efek ganda yang signifikan,” ujar Luthfi.
Ia juga menambahkan, efek berantai dari program MBG ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima manfaat langsung, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang terlibat dalam ekosistem SPPG, mulai dari petani lokal, pelaku UMKM, hingga relawan.
“Multi efek dari MBG ini adalah kesejahteraan. Ini bukan sekadar soal gizi, tapi soal menggerakkan ekonomi kerakyatan dan membangun kemandirian sosial,” tandasnya.
