Jakarta, FAKTIVA.TV – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait buronan Harun Masiku. Keputusan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (31/7).
Amnesti tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, di mana Presiden Prabowo mengajukan permohonan amnesti terhadap 1.116 narapidana melalui surat resmi kepada DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa nama Hasto termasuk dalam daftar penerima amnesti.
“Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Dasco, dikutip dari Bisnis.
Dalam rapat yang sama, DPR juga menyetujui permohonan abolisi yang diajukan Presiden terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong.
Tak lama setelah keputusan diumumkan, Dasco membagikan momen pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta dua putra-putrinya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, melalui akun Instagram-nya. Foto tersebut disertai keterangan bertajuk “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan”.
Di hari yang sama, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan strategis kepada seluruh kader partai dalam acara Bimbingan Teknis Fraksi PDI-P di Denpasar, Bali. Melalui pernyataan resmi DPP, PDI-P menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, namun dengan pendekatan yang kritis dan bertanggung jawab.
“Ini bukan dukungan buta, tetapi bentuk tanggung jawab untuk memastikan pemerintah tetap berjalan di rel yang benar,” tegas Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI-P, dikutip dari Antara.
Deddy menambahkan bahwa dukungan PDI-P diarahkan pada langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti lemahnya kondisi fiskal, menurunnya pendapatan negara, kewajiban pembayaran utang luar negeri, hingga tekanan geopolitik global.
Megawati juga menekankan pentingnya soliditas internal partai serta sinkronisasi frekuensi politik dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Ia meminta para kader untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap aspirasi rakyat secara nyata.
“Kekuatan politik yang solid dan responsif terhadap kondisi rakyat menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kesejahteraan nasional,” ungkap Deddy menutup pernyataannya.
Langkah Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti kepada tokoh penting partai oposisi di masa lalu menandai dinamika baru dalam rekonsiliasi politik nasional, sekaligus membuka babak kerja sama lintas partai di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global yang semakin kompleks.
