Bangkok, FAKTIVA – Ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata terbuka pada Kamis, 24 Juli 2205. Bentrokan tersebut mengakibatkan sedikitnya 12 korban jiwa, menurut otoritas militer Thailand.
Konflik ini berakar pada sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama, dengan pemicu langsung berupa insiden kematian seorang tentara Kamboja di wilayah sengketa pada Mei 2025. Pemerintah Kamboja menuduh militer Thailand telah melanggar batas wilayah dengan memanjat area kuil yang terletak di zona sensitif perbatasan, kemudian memasang kawat berduri dan meluncurkan drone pengintai di atas wilayah Kamboja.
Dalam pernyataan resmi, Phnom Penh menyebut bahwa pasukan Thailand melakukan provokasi dengan melepaskan tembakan ke arah unit militer Kamboja. Kamboja mengklaim bahwa serangan tersebut diperluas ke beberapa lokasi strategis lain di wilayahnya.
Sebagai respons, militer Kamboja mengumumkan bahwa mereka berhasil menembak jatuh sebuah jet tempur F-16 milik Thailand yang dilaporkan melakukan manuver udara di atas wilayah Kamboja. Insiden ini memperburuk ketegangan dan menandai eskalasi signifikan dalam konflik dua negara bertetangga tersebut.
Sementara itu, pihak militer Thailand membantah menjadi inisiator konflik. Mereka menyatakan bahwa pihak Kamboja yang terlebih dahulu meluncurkan roket ke wilayah sipil di empat provinsi Thailand. “Serangan roket Kamboja menargetkan area pemukiman dan membahayakan warga sipil. Kami hanya merespons untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan rakyat kami,” ujar juru bicara militer Thailand dalam konferensi pers darurat di Bangkok.
Kesenjangan Kekuatan Militer
Pecahnya konflik ini memunculkan kembali perhatian terhadap kesenjangan kekuatan militer kedua negara. Berdasarkan laporan International Institute for Strategic Studies (IISS) tahun 2025, Thailand memiliki anggaran pertahanan hampir 5,7 miliar dolar AS (sekitar Rp 92 triliun), sementara Kamboja hanya mengalokasikan sekitar 1,3 miliar dolar AS (sekitar Rp 21 triliun).
Thailand — yang diklasifikasikan sebagai major non-NATO ally oleh Amerika Serikat — memiliki lebih dari 360.000 personel militer aktif per tahun 2024. Dari jumlah itu, sekitar 245.000 berada di angkatan darat, termasuk 115.000 wajib militer. Angkatan darat Thailand diperkuat oleh 400 tank tempur, lebih dari 1.200 kendaraan lapis baja pengangkut personel (APC), serta 2.600 sistem senjata artileri.
Thailand juga memiliki kekuatan udara yang signifikan, terdiri atas jet tempur modern, pesawat angkut militer, helikopter tempur seperti Black Hawk buatan Amerika Serikat, serta armada drone pengintai dan tempur tanpa awak (UAV).
Di sisi lain, angkatan bersenjata Kamboja memiliki sekitar 124.300 personel aktif, dengan kekuatan utama berada di angkatan darat yang mencakup sekitar 75.000 tentara. Kamboja mengoperasikan lebih dari 200 tank tempur dan sekitar 480 unit artileri.
Namun, kemampuan angkatan udaranya tergolong terbatas, hanya terdiri dari sekitar 1.500 personel, serta 10 pesawat angkut dan 10 helikopter transportasi, tanpa kehadiran jet tempur kelas berat dalam inventarisnya.
Pernyataan Keras dari Phnom Penh
Mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang masih memiliki pengaruh kuat di pemerintahan, mengeluarkan pernyataan tegas. Dalam pidatonya yang disiarkan oleh media pemerintah Khmer, ia menyatakan bahwa “Phnom Penh sepenuhnya siap untuk perang,” sembari mengirimkan pesan kepada Bangkok, “Jangan sombong dengan kekuatan militermu. Kalian akan menghadapi balasan paling keras.”
Pernyataan Hun Sen mencerminkan sikap keras Kamboja yang tidak ingin dianggap inferior secara militer maupun diplomatik, meskipun menghadapi lawan yang secara sumber daya dan persenjataan jauh lebih besar.
Kekhawatiran Regional dan Seruan Gencatan Senjata
Pecahnya konflik ini memunculkan kekhawatiran serius di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN menyerukan agar kedua negara menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan. Beberapa pihak mendesak dibentuknya zona netral sementara dan intervensi diplomatik oleh ASEAN untuk mencegah konflik semakin meluas.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa salah satu pihak bersedia mundur dari posisi militer di lapangan. Laporan intelijen regional menyebutkan bahwa kedua belah pihak terus mengerahkan pasukan dan peralatan berat ke zona konflik, yang memperkuat dugaan bahwa krisis ini belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Sementara itu, ribuan warga sipil dari kedua sisi perbatasan mulai mengungsi untuk menghindari kemungkinan serangan susulan. Kondisi kemanusiaan di wilayah konflik pun mulai memburuk.
