Jakarta, FAKTIVA.TV – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam mengungkap dan memberantas praktik curang di sektor pangan nasional, termasuk kasus beras oplosan dan mafia pupuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menjawab pertanyaan awak media mengenai restu dari Presiden terkait penanganan kasus beras oplosan yang saat ini sedang diselidiki secara intensif oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan.
Amran mencontohkan bahwa dalam kasus sebelumnya yang melibatkan mafia pupuk, ia sempat melapor langsung kepada Presiden Prabowo. Saat itu, Presiden memberikan instruksi untuk melanjutkan proses pengungkapannya.
“Kemarin soal mafia pupuk. Saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak bilang, ‘lanjutkan’. Saya berani menyebutnya mafia karena setelah kami uji di laboratorium, kandungan pupuknya kosong,” ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Kasus mafia pupuk yang dimaksud melibatkan empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk jenis NPK dengan kandungan di bawah standar, bahkan ada yang tidak mengandung unsur NPK sama sekali. Kasus tersebut telah diproses secara administratif di lingkungan Kementan dan secara hukum sejak Februari 2025 lalu.
Kini, fokus Kementan tertuju pada pengungkapan beras oplosan. Amran mengungkap temuan serius terkait praktik pengemasan ulang beras kualitas rendah yang dijual seolah-olah sebagai beras premium. Temuan ini mencuat setelah dilakukan uji sampel oleh tim gabungan Kementan, Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait di berbagai jalur distribusi—mulai dari gudang hingga minimarket dan supermarket besar.
“Kami ambil sampel langsung dari lapangan. Dan memang beredar luas di berbagai supermarket,” tegas Amran.
Hasil investigasi menunjukkan ada 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu nasional. Pelanggaran meliputi ketidaksesuaian berat kemasan, komposisi yang tidak sesuai label, hingga praktik pengoplosan beras dengan kualitas rendah. Bahkan ada produk kemasan 5 kilogram yang ternyata hanya berisi 4,5 kilogram.
Dari total 212 merek yang diselidiki, sebanyak 26 merek telah mengakui melakukan praktik pengoplosan beras, berdasarkan laporan dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dan pendalaman terhadap seluruh merek terus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan sanksi hukum yang setimpal.
“Kami telah bersurat langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung. Hingga tanggal 10 kemarin, 26 merek sudah diperiksa dan hasilnya mereka mengakui,” jelas Amran di hadapan anggota dewan.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani dan masyarakat ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas pangan nasional.
