Jakarta, FAKTIVA.TV — Program pendidikan inklusif bertajuk Sekolah Rakyat resmi memulai tahun ajaran 2025/2026 pada Senin, 14 Juli 2025. Pada hari pertama operasional, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia serentak memulai aktivitas belajar-mengajar, sementara 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan ini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa lebih dari 9.700 siswa dari kelompok miskin dan miskin ekstrem terdata akan mengikuti pendidikan di sekolah ini. Sekolah Rakyat merupakan bentuk afirmasi dan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera, tanpa seleksi akademik ketat.
“Untuk Sekolah Rakyat ini tidak ada tes akademik. Yang penting mereka berasal dari desil satu, yaitu kelompok miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menambahkan bahwa meski tanpa tes akademik, setiap siswa tetap akan menjalani proses academic mapping saat pertama masuk. Langkah ini bertujuan untuk memetakan kemampuan akademik, kondisi fisik, dan psikologis masing-masing anak. “Berapa pun nilainya, sepanjang dia masuk kategori miskin desil satu, diterima. Tapi sekolah wajib tahu posisi awal akademik, fisik, dan mental anak itu, agar bisa dipantau perubahannya,” jelas Nuh.
Dari sisi kurikulum, Sekolah Rakyat mengadopsi kurikulum nasional, namun diperkaya dengan sistem Multi Entry-Multi Exit. Kurikulum ini memungkinkan peserta didik menempuh jalur pendidikan sesuai kesiapan dan kondisi pribadi mereka, dengan penekanan pada tiga aspek utama: akademik, fisik, dan psikologis.
Untuk menjaga mutu pendidikan, Learning Management System (LMS) berbasis digital diterapkan di seluruh Sekolah Rakyat. Sistem ini memungkinkan kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah termonitor secara real-time dari pusat. “Nanti Pak Menteri bisa langsung pantau dashboard, mulai dari absensi siswa, jadwal pelajaran, hingga siapa guru yang sedang mengajar, semua tercatat secara daring,” lanjut Prof. Nuh.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat dirancang berbasis asrama (boarding school). Selain pendidikan akademik, sekolah ini juga menjamin asupan gizi, layanan kesehatan, serta pembentukan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup bagi para siswanya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan bahwa standar kualitas pengajaran Sekolah Rakyat akan setara dengan sekolah umum, bahkan dengan sarana, prasarana, dan tenaga pengajar yang lebih diseleksi khusus.
“Kita pastikan mutu sekolah ini bagus, bahkan gurunya pun kami pilih secara ketat agar anak-anak dari kelompok miskin ini mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan berkualitas,” tegas Toni.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan tidak hanya membuka kesempatan belajar bagi anak-anak miskin, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan membangun karakter generasi penerus bangsa.
