SEMARANG, FAKTIVA.TV — Sebanyak 2.047 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga kini belum menerima insentif atas jasa mereka dalam penanganan Covid-19, khususnya pada periode akhir 2022 hingga awal 2023.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyatakan bahwa pemerintah kota akan membentuk tim khusus untuk menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum memutuskan pencairan insentif tersebut.
“Kami akan anggarkan, tapi karena jumlahnya cukup besar, saya sudah minta tim untuk menghitung secara detail kemampuan keuangan daerah,” ungkap Agustina saat ditemui di Balai Kota Semarang, Rabu (25/6/2025).
Meski demikian, Agustina belum dapat memastikan kapan dana tersebut bisa dicairkan. Proses pembayaran baru bisa dilakukan setelah melalui verifikasi data tenaga kesehatan yang benar-benar aktif menangani pasien Covid-19 dan disesuaikan dengan kekuatan fiskal daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan proses verifikasi ulang terhadap data para tenaga kesehatan yang tercatat bekerja pada Desember 2022 hingga Maret 2023.
“Kami sedang memeriksa satu per satu apakah tenaga kesehatan yang terdaftar memang aktif menangani pasien Covid-19 pada periode tersebut,” jelas Hakam.
Ia menambahkan, beban kerja tenaga kesehatan di Semarang melonjak tajam saat puncak penyebaran varian Omicron pada Februari dan Maret 2022. “Saat itu kasus naik drastis, jadi banyak nakes terlibat aktif. Ini yang kami validasi ulang sekarang,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menyoroti keterlambatan pembayaran insentif ini dan menyatakan bahwa Pemkot Semarang telah melakukan pelanggaran administrasi. Ombudsman meminta agar insentif segera dicairkan, baik sekaligus maupun bertahap, agar hak-hak para tenaga kesehatan tidak terus tertunda.
“Ada 2.047 tenaga kesehatan yang mengalami kerugian akibat belum diterimanya insentif tersebut. Kami minta Pemkot bergerak cepat,” demikian pernyataan Ombudsman dalam laporan resminya.
Pemerintah Kota Semarang pun berjanji akan menyelesaikan persoalan ini secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal dan hasil verifikasi yang tengah berjalan.
