Jakarta, FAKTIVA.TV — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya memilih jalur sebagai “kekuatan penyeimbang” dalam konstelasi politik nasional pasca-Pemilu 2024. Meski tidak bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Megawati memastikan PDI-P juga tidak mengambil posisi oposisi formal, namun tetap akan vokal mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat menutup Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi,” tegas Megawati. Ia menegaskan, sikap partai akan bergantung sepenuhnya pada arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Megawati menegaskan, PDI-P akan memberikan dukungan penuh pada program-program yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Namun, jika ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan, PDI-P akan menjadi kekuatan kritis yang lantang menyuarakan koreksi.
“Kami akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan rakyat, dan hukum yang berkeadilan,” seru Megawati di hadapan ribuan kadernya.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang berdiri di atas kedaulatan rakyat dan konstitusi. “Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ucap Megawati menekankan.
PDI-P Akan Keras di Isu-isu Strategis, Tapi Tetap Dukung Program Pro-Rakyat
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai sikap “penyeimbang kritis” yang dipilih PDI-P tetap membuka ruang bagi partai tersebut untuk menjadi oposisi substantif, meskipun tidak secara formal mendeklarasikan diri sebagai oposisi.
Menurut Adi, PDI-P masih akan bersikap keras dalam mengkritisi kebijakan kementerian yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat, terutama isu-isu yang bersinggungan dengan nilai-nilai historis dan ideologis partai.
“Misalnya, polemik penulisan ulang sejarah yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan akan menjadi titik kritis bagi PDI-P. Mereka pasti akan bersikap keras, apalagi jika proyek tersebut mendistorsi peran Bung Karno,” ujar Adi.
Namun, di sisi lain, PDI-P juga akan mendukung program-program unggulan pemerintah yang pro-rakyat, seperti program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran.
“Kalau programnya menyentuh kebutuhan rakyat seperti makan gizi gratis, sekolah rakyat, dan program sosial lainnya, PDI-P akan mendukung penuh,” imbuhnya.
Adi menegaskan, meskipun hubungan PDI-P dengan pemerintahan Prabowo terkesan cair, termasuk dengan adanya pemberian amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, hal tersebut tidak akan mempengaruhi sikap kritis partai terhadap kebijakan pemerintah.
